Abstract

Makalah ini membahas secara komprehensif perkembangan demokrasi dan praktik-praktiknya di Indonesia dengan meninjau konsep dasar, landasan filosofis, serta dinamika historis yang membentuk sistem demokrasi Indonesia saat ini. Kajian dimulai dari pengertian demokrasi menurut para ahli, prinsip-prinsip utama demokrasi modern, serta karakteristik Demokrasi Pancasila sebagai model demokrasi khas Indonesia yang berlandaskan nilai musyawarah, keadilan sosial, dan persatuan. Pembahasan kemudian dilanjutkan dengan analisis historis perjalanan demokrasi Indonesia, mulai dari era Demokrasi Liberal (1950–1959), Demokrasi Terpimpin (1959–1965), Demokrasi Pancasila Orde Baru (1966–1998), hingga Era Reformasi yang ditandai dengan liberalisasi politik, amandemen konstitusi, dan penguatan lembaga demokrasi.

Makalah ini juga menguraikan praktik demokrasi kontemporer melalui peran lembaga negara, mekanisme pemilihan umum, kebebasan pers, serta implementasi otonomi daerah sebagai wujud desentralisasi kekuasaan. Selain itu, makalah menyoroti berbagai tantangan yang dihadapi demokrasi Indonesia, seperti politik uang, hoaks dan disinformasi, korupsi, rendahnya literasi politik, serta ancaman terhadap kebebasan sipil. Pada bagian akhir, makalah menegaskan pentingnya peran strategis pemuda sebagai agen perubahan dalam memperkuat demokrasi melalui partisipasi politik, pengawasan publik, literasi digital, dan keterlibatan dalam organisasi masyarakat sipil. Secara keseluruhan, makalah ini menekankan bahwa demokrasi Indonesia merupakan proses yang terus berkembang dan membutuhkan komitmen kolektif seluruh elemen bangsa untuk menjaga keberlanjutan dan kualitasnya.

 

Keywords

Demokrasi PPKN Pemilu Politik uang

References

  1. Asshiddiqie, Jimly. (2010). Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia. Edisi Revisi. Jakarta: Sinar Grafika.
  2. Budiardjo, Miriam. (2008). Dasar-Dasar Ilmu Politik. Edisi Revisi. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
  3. Dahl, Robert A. (1971). Polyarchy: Participation and Opposition. New Haven: Yale University Press.
  4. Dahl, Robert A. (1998). On Democracy. New Haven: Yale University Press.
  5. Haris, Syamsuddin. (Ed.). (2014). Partai, Pemilu, dan Parlemen Era Reformasi. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
  6. Kaelan, M.S. (2010). Pendidikan Pancasila. Yogyakarta: Paradigma.
  7. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. (2024). Laporan Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2024. Jakarta: KPU RI.
  8. Lijphart, Arend. (1999). Patterns of Democracy: Government Forms and Performance in Thirty-Six Countries. New Haven: Yale University Press.
  9. Maarif, Ahmad Syafii. (2006). Islam dan Pancasila sebagai Dasar Negara. Jakarta: Pustaka LP3ES.
  10. Mahfud MD, Moh. (2009). Politik Hukum di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers.
  11. Noer, Deliar. (1987). Partai Islam di Pentas Nasional 1945-1965. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
  12. Nordholt, Henk Schulte dan Gerry van Klinken. (Ed.). (2007). Politik Lokal di Indonesia. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
  13. Nurcholish Madjid. (2004). Indonesia Kita. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
  14. Pabottingi, Mochtar. (2003). "Demokrasi dan Krisis Konstitusi di Indonesia." Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Vol. 7, No. 1, hlm. 1-22.
  15. Pompe, Sebastiaan. (2005). The Indonesian Supreme Court: A Study of Institutional Collapse. Ithaca: Cornell Southeast Asia Program Publications.
  16. Prasetyo, Sigit Edi dan Suharno. (2020). Pendidikan Kewarganegaraan: Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani. Yogyakarta: UNY Press.
  17. Ricklefs, Merle Calvin. (2008). A History of Modern Indonesia Since c. 1200. Edisi keempat. Stanford: Stanford University Press.
  18. Saifuddin. (2009). Koalisi Partai Politik: Studi tentang Pembentukan Pemerintahan Koalisi di Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
  19. Surbakti, Ramlan. (2010). Memahami Ilmu Politik. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
  20. Tim Penyusun. (2022). Buku Teks Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk SMA/MA Kelas X. Jakarta: Pusat Perbukuan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
  21. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  22. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
  23. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
  24. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
  25. Winters, Jeffrey A. (2011). Oligarchy. Cambridge: Cambridge University Press